Dalam diam tulisan ini berawal. Shoot Messege Service (SMS) menjadi inspirasi awal tulisan ini perlu diselesaikan. “Aku sdh buat proposal unk funding, budget satu miliar, gimana tanggapanmu,” begitu bunyi yang tertera dibalik layar kaca mobille phone sore itu.

Pascatsunami Aceh memang menjadi lahan cukup menjanjikan. Tawaran program pun bermacam-macam. Mulai dari pengembangan ekonomi rakyat kecil hingga pembentukan koalisi antar LSM. Isu adanya koalisi untar LSM pun bukan barang baru di Aceh. Uniknya, ide mengenai pentingnya sebuah koalisi, bukan demi pemersatu perspektif dalam melihat Aceh ke depan. Namun lebih pada nilai tawar untuk sebuah kepentingan yang besar. Apalagi kalau bukan menarik perhatian funding dalam memberikan dana.

SMS salah sasaran tertera dalam mobille phone dengan tanpa nama. Mungkin pengirim sedikit ceroboh dalam mengirim informasi ke rekan kerjanya. Kecerobohan tersebut sama seperti cerobohnya anggaran rekontruksi Aceh yang mengalami banyak kebocoran. Pembangunan barak pengungsi dengan sistem tender proyek adalah bukan rahasia dalam ajang bisnis para pejabat kelas atas. Sementara kepuasaan bagi para penghuni—masyarakat korban—menjadi hal yang dinomor dua-kan. Karena kepuasaan elite dalam meraup keuntungan yang lebih besar adalah hal utama dalam pertarungan pemerintah dan rakyat.

Sementara di sisi lain, keresahan masyarakat merebak seiring dengan pengucuran dana dalam tahap rekontruksi Aceh. Saat tanggap darurat hampir semua komponen memberi nama posko bantuan kemanusiaan di Aceh. Penyaluran bantuan aneka cara dan bentuk. Dalam perspektif satu segi, perlu dihargai. Tetapi bagaimana jika pertanggungjawaban sosial menjadi pertanyaan yang hingga kini tidak terpublis. Minimal, masyarakat korban tahu, berapa banyak bantuan keseluruhan di Aceh telah dikucurkan.

Berlalu begitu saja. Dalam beberapa kesempatan banyak terjadi konflik di kalangan pemerintah dan masyarakat. Kasus di Pidie misalnya, akibat pemotongan beras yang seharusnya dibagikan 12 kg per jiwa menjadi 10 per Kepala Kelurga (KK) adalah satu contoh yang mengusik nurani kita. Betapa kesengsaraan menjadi ajang mengeruk keuntungan bagi pemimpin bangsa ini.

Hingga tak bisa dibendung, akibat kasus tersebut dua ratus perempuan korban tsunami melakukan unjuk rasa di kantor Kecamatan. Karena tidak mendapat respon, mereka pun mendatangi kantor Bupati. Perjuangan dalam menuntut hak, berakhir di kantor Gubernur. Seharusnya unjuk rasa yang diperlihatkan ratusan warga Laweung, Kec. Muara Tiga Pidie tidak perlu terjadi, jika saja pihak pemerintah Kecamatan tidak melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri.

Sementara kasus yang lain adalah, janji pemerintah Kabupaten Pidie dengan memberikan modal untuk pembuatan perahu mesin seharga 25 juta per perahu mesin. Keputusan ini diambil dalam rapat antara pihak pemerintah Kabupaten Pidie (Bupati) dengan anggota masyarakat yang diwakili Panglima Laot (sebuah organisasi masyarakat nelayan). Namun, pada akhirnya keputusan itu berubah seiring dengan intervensi dan “selingkuhnya” aparatur pemerintah Kabupaten dengan Dinas Perikanan.

Keputusan pun berubah dengan harga 20 juta per perahu mesin. Ini diungkapkan warga nelayan yang secara langsung mengikuti rapat-rapat atas bantuan perahu mesin tersebut. Sehingga permainan bantuan oleh jajaran pemerintah bukan persoalan baru di kalangan masyarakat Aceh. Bahkan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat korban. Jika saja tontonan ini yang diperlihatkan pemimpin negeri ini, maka bukan hal yang mustahil rakyat Aceh akan semakin krisis kepercayaan terhadap elite pemerintah.

Bila bencana terbesar di abad ini tidak membuat elite negeri ini sadar akan hak-nya, maka pertarungan rakyat dengan pemerintah bukannya dipersempit, malah menjadi lebar seiring tingkah laku dan etika pejabat di tanah air mata ini. Kalau begini, keinginan rakyat mendapat ketenangan dan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam butir pancasila hannyalah sebagai sebuah retorika. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitu pepatah yang pantas untuk mengenang Aceh yang luluhlantak oleh dua bencana.

Bencana karena alam, dan bencana karena konflik kekerasan yang telah memakan waktu puluhan tahun. Pada akhirnya menjadi sebuah kata krisis kemanusiaan tanpa akhir. Aceh tanpa bencana sepertinya bukan Aceh. Aceh tanpa korupsi dan penipuan juga sepertinya bukan tanah Serambi Mekah. Bila saja hal ini menjadi tradisi di Aceh, kemudian menjadi kepasrahan bagi warganya, maka nikmati saja. Karena jika pun menggugat, petaka baru bisa mungkin terjadi. Aceh masih berada dalam status darurat sipil.


Krisis Kemanusiaan

Mengingat Aceh, tidak melupakan kita pada banyaknya tragedi kemanusiaan. Jatuhnya korban jiwa akibat konflik politik yang telah berlangsung tiga puluh tahun terakhir telah berimbas pada hancurnya berbagai sektor. Pendidikan yang menjadi kebanggaan sebuah negara seperti tanpa harga di mata penguasa negeri ini. Rakyat yang seharusnya pemegang sah kedaulatan ini hanya utopia.

Jika saja sedikit mengingat Aceh masa lalu, betapa negeri julukan Tanah Rencong tak pernah kering dengan air mata. Tragedi Rumoh Geudong, Bumi Flora, Simpang KKA, Beutong Ateuh, dan serangkaian pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya menjadi sirna. Hukum yang menjadi kebanggaan sebuah negara sebagai harga dirinya tercabik oleh ulah segelintir manusia tanpa nurani.

Belum kering air mata janda di pelosok desa Ulee Glee, Pidie. Kini bencana dahsyat pada 26 Desember 2005 kembali membuka mata dunia. Bencana terdahsyat di abad ini pun sepertinya mengisyaratkan kepada kita, bahwa Aceh memang daerah duka untuk sepanjang masa. Perang belum selesai, keadilan belum terwujud, penegakan hukum masih tersendat, pembunuhan terus terjadi dan aneka krisis kemanusiaan lainnya.

Mungkin, secara langsung maupun tidak langsung, semua terlibat berpikir untuk Aceh. Alasan “menyelamatkan” manusia yang hidup di daerah berpenghuni 4 juta jiwa. Jika saja dulu Aceh dikenal dengan kemasyurannya, sekarang tercabik oleh petaka tanpa sengaja, tsunami. Namun bagaimana jika saja bencana dengan nama pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terus diciptakan manusia dengan tangan rakusnya. Hingga tak pelak, kurun dua tahun status darurat militer saja telah memakan korban mencapai ratusan orang. Korban yang tak lagi menjadi pertimbangan mata hati pemimpin negara bertajuk seribu pulau

* Tulisan ini pernah dipublikasikan di Harian Aceh

*) Alumni Mindanao Peacebuilding Institute (MPI), Filipina